Cangkrukan Kamtibmas Kapolres Bojonegoro Ajak Perguruan Silat Ciptakan Pemilu Damai dan Aman
![](https://adapolisiadasolusi.com/wp-content/uploads/2023/10/IMG-20231018-WA0059.jpg)
BOJONEGORO – Polres Bojonegoro Polda Jatim bersama Pemerintah Daerah dan berbagai organisasi pesilat yang tergabung dalam Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) menggelar Cangkrukan Kamtibmas di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Kota Kabupaten Bojonegoro, Rabu (18/10).
Cangkrukan Kamtibmas ini dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) menjelang Pemilu 2024 aman, damai dan kondusif di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Kegiatan Cangkrukan Kamtibmas dihadiri oleh Kapolres Bojonegoro, AKBP Rogib Triyanto, SIK, Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Djoko Lukito, Kasat Binmas, AKP Agus Elfauzi, Ketua BKP, Wahyu Subakdiono, Pengurus BKP, seluruh ketua perguruan pencak silat yang tergabung dalam BKP, serta seluruh pengurus BKP tingkat Kecamatan.
Kapolres Bojonegoro, AKBP Rogib Triyanto dalam sambutannya mengatakan bahwa BKP ini berdiri sejak tahun 2016 dan sudah banyak memberikan manfaat bagi Kamtibmas di Masyarakat.
“Hal tersebut harus dipertahankan guna menekan angka konflik antar oknum perguruan pencak silat yang ada di Bojonegoro,”pesan AKBP Rogib.
Polres Bojonegoro juga akan mengajak kepada semua Ketua Perguruan Pencak Silat melalui Ketua BKP agar dalam pelaksanaan proses pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan lancar.
“Peran aktif BKP meskipun berbeda tetapi memiliki tanggung jawab menjaga keamanan di masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Apabila ada permasalah sesegera mungkin dikomunikasikan agar tidak melebar, tidak mengganggu Kamtibmas serta cepat dicarikan solusi atau jalan keluar,”tambah AKBP Rogib.
Kapolres Bojonegoro juga mengimbau ketua perguruan pencak silat di Kabupaten Bojonegoro agar mengedukasi terhadap anggotanya terkait berita bohong atau hoaxs.
Ia minta agar Masyarakat menyaring dulu dari segala informasi yang ada dan agar tidak mudah percaya informasi melalui platfoam media sosial atau melalui group whatsapp.
Kapolres Bojonegoro mengungkapkan dengan adanya ratusan ribu jumlah anggota perguruan pencak silat di Bojonegoro tentu juga mewarnai kepentingan Politik yang ada.
“Saya berharap meskipun berbeda pilihan dalam kancah Politik baik pemilu, pilpres maupun pemilihan lainnya, akan tetapi tetap jaga persatuan dan kerukunan di Masyarakat,”tegas AKBP Rogib.
Sementara itu, Djoko Lukito selaku Asisten I Pemkab Bojonegoro menyampaikan bahwa BKP merupakan wadah paguyuban pencak silat yang harus mempu memberikan rasa aman dan nyaman dimasyarakat.
Menurut Djoko Lukito keberadaan BKP banyak dirasakan manfaatnya dengan menciptakan kerukunan dan persaudaraan antar anggota Pencak silat.
“Menjelang Pemilu, kami berharap BKP banyak membantu menciptakan keamanan dan ketertiban dimasyarakat, jangan sampai terjadi konflik dalam pelaksanaan pemilu,”papar Djoko Lukito.
Djoko menyebut keberadaan pemilu, sukses dan tidaknya adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah saja, sehingga pengendalian diri dalam menjadi peserta pemilu dan juga petugas pemilu sehingga terciptanya Kamtibmas yang damai.
Di tempat yang sama Ketua BKP, Wahyu Subakdiono dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa keberadaan BKP di Masyarakat adalah untuk memberikan manfaat dengan komunikasi serta kerjasama dalam membangun rasa persaudaraan untuk menjaga Harkamtibmas di kabupaten Bojonegoro.
“Dengan adanya BKP tidak sedikit persoalan persoalan yang terkait dengan antar oknum anggota pencak silat dapat terselesaikan dengan baik,”jelas Wahyu Subakdiono.
Menjelang tahun Politik, Pria yang akrab disapa Kangmas Wahyu juga menyampaikan bahwa Kamtibmas saat proses perjalanan Politik, harus bisa memberikan rasa aman, nyaman dan damai.
Ia juga berharap perguruan pencak silat agar tidak ikut berpolitik praktis.
Kangmas Wahyu berharap antar pengurus pencak silat di Bojonegoro untuk saling asih, asah, dan asuh, guna mengakrabkan dan mempereratkan hubungan antar perguruan.
“Simbol perguruan juga agar tidak digunakan untuk kepentingan politik, karena hal itu sangat rawan,” tambahnya.